Australia terkenal sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun tidak bagi Indonesia, karena hingga kini negara eks jajahan Inggris ini belum membayar ganti kompensasi pencemaran Laut Timor sejak Oktober 2009 silam.
Di hari-hari ini kami melihat bahwa Pemerintah Indonesia telah secara serius mendukung bahkan berjalan bersama rakyat korban Montara di Laut Timor untuk menuntut pertanggung jawaban dari para pihak yang terlibat. Dalam hal ini Pemerintah Federal Australia dan PTTEP di Bangkok, telah mendorong Yayasan peduli Timor barat (YPTB) untuk ungkapkan volume tumpahan minyak Montara.
Pemerintah Indonesia diminta belajar dari Pemerintah Peru dalam menangani kasus tumpahan minyak Montara hingga mencemari Laut Timor dan menyengsarakan ribuan rakyat dan nelayan di Nusa Tenggara Timur.
Tumpahan minyak Montara yang mengakibatkan ribuan warga dan nelayan di Nusa Tenggara Timur menderita mendapat perhatian seorang warga Kenya yang merupakan sahabat dari Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni.
Tak terasa, hari ini, Minggu (21/8/2022) tepat 13 tahun sebuah tragedi kemanusiaan dan lingkungan terjadi di Laut Timor yang telah mencemari sekitar 90.000 Km persegi Laut Timor. Bahkan telah pula membunuh lebih dari 100.000 mata pencaharian masyarakat petani rumput laut dan nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
